PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2026

Pendahuluan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan berkeadilan, diperlukan dukungan berbagai sumber daya sosial yang dikenal dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Pada tahun 2026, PSKS menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan sosial, khususnya dalam mendukung penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. PSKS berfungsi sebagai penggerak utama di lapangan yang menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

---

Pengertian PSKS

PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS mencakup berbagai unsur baik dari pemerintah maupun masyarakat yang memiliki kepedulian dan kemampuan dalam membantu penanganan masalah sosial.

---

Dasar Hukum

Pelaksanaan PSKS mengacu pada beberapa regulasi, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

• Peraturan Menteri Sosial terkait pendataan dan pemberdayaan PSKS

• Kebijakan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jenis-Jenis PSKS Tahun 2026

Berikut 12 jenis PSKS yang menjadi fokus pendataan dan penguatan pada tahun 2026:

1. Pekerja Sosial Profesional (Peksos)
   Tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam praktik pekerjaan sosial.

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
   Pendamping sosial di tingkat kecamatan yang berperan dalam koordinasi program sosial.

3. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
   Relawan sosial dari masyarakat yang aktif dalam kegiatan kesejahteraan sosial.

4. Karang Taruna
   Organisasi kepemudaan yang bergerak dalam pemberdayaan sosial di tingkat desa/kelurahan.

5. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
   Organisasi sosial yang memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
   Lembaga yang memberikan layanan konsultasi dan pendampingan keluarga.

7. Forum CSR Kesejahteraan Sosial
   Wadah sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam program sosial.

8. Taruna Siaga Bencana (Tagana)
   Relawan yang memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana.

9. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
   Kelompok masyarakat yang berinisiatif dalam menangani masalah sosial di lingkungannya.

10. Dunia Usaha/Perusahaan
    Mitra strategis melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

11. Penyuluh Sosial
    Tenaga yang memberikan edukasi dan informasi terkait kesejahteraan sosial.

12. Relawan Sosial; Pramuka (Saka Bina Sosial)
    Individu atau kelompok yang secara sukarela membantu kegiatan sosial.

Peran dan Fungsi PSKS

PSKS memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain:

• Sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program sosial

• Sebagai ujung tombak pelayanan sosial di masyarakat

• Sebagai penggerak partisipasi masyarakat

• Sebagai sumber data dan informasi sosial

• Sebagai agen perubahan sosial di lingkungan masing-masing

Strategi Penguatan PSKS Tahun 2026

Untuk meningkatkan efektivitas PSKS, beberapa strategi yang dilakukan antara lain:

1. Pemutakhiran Data PSKS
   Dilakukan secara berkala untuk memastikan akurasi data.

2. Peningkatan Kapasitas SDM
   Melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi.

3. Penguatan Kelembagaan
   Mendorong legalitas dan tata kelola organisasi yang baik.

4. Sinergi dan Kolaborasi
   Melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat.

5. Digitalisasi Layanan Sosial
   Pemanfaatan teknologi dalam pendataan dan pelayanan sosial.

Tantangan dalam Pengelolaan PSKS

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan PSKS antara lain:

• Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran

• Belum meratanya kapasitas PSKS di setiap wilayah

• Koordinasi antar lembaga yang belum optimal

• Dinamika permasalahan sosial yang semakin kompleks

Penutup

PSKS merupakan pilar penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2026, penguatan PSKS menjadi langkah strategis dalam mendukung penanganan PPKS secara efektif dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kesejahteraan sosial dapat terwujud secara menyeluruh.