Standar Pelayanan Minimal

STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PEKALONGAN SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan memiliki peran strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, maka diperlukan suatu pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan, yaitu melalui penyusunan dan penerapan standar pelayanan. Standar pelayanan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian, meningkatkan kualitas, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai penerima layanan.

Pengertian Standar Pelayanan

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan. Standar ini mencakup berbagai aspek mulai dari persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, hingga mekanisme pengaduan.

Dalam penyelenggaraannya, standar pelayanan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan berpedoman pada prinsip-prinsip:

• Transparansi
• Akuntabilitas
• Partisipatif
• Kesamaan hak
• Profesionalitas
• Kepastian hukum

Dasar Hukum

Pelaksanaan standar pelayanan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah

• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
• Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik

3. Peraturan Presiden

• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

4. Peraturan Menteri

• Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
• Peraturan Menteri Sosial terkait program kesejahteraan sosial (PKH, ATENSI, DTKS, dan lainnya)
• Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
• Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat

5. Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah

• Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial
• Peraturan Bupati Pekalongan terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial

Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan standar pelayanan dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan sosial yang berkualitas dan terukur.

Tujuan

• Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan
• Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sosial
• Mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel
• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah

Ruang Lingkup Pelayanan

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan meliputi:

1. Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pelayanan ini mencakup pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, lansia terlantar, penyandang disabilitas, serta korban bencana sosial dan alam.

2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

3. Pelayanan Pemberdayaan Sosial

Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui penguatan kapasitas individu, keluarga, dan kelompok.

4. Pelayanan Penanganan Data dan Informasi Sosial

Meliputi pemutakhiran dan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar penetapan kebijakan dan penyaluran bantuan.

Komponen Standar Pelayanan

Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Persyaratan Pelayanan
   Berupa dokumen administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon layanan.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
   Tahapan atau alur proses pelayanan yang harus dilalui.
3. Jangka Waktu Penyelesaian
   Estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan.
4. Biaya/Tarif
   Informasi mengenai biaya pelayanan, yang pada umumnya tidak dipungut biaya (gratis).
5. Produk Pelayanan
   Hasil layanan yang diterima oleh masyarakat.
6. Sarana dan Prasarana
   Fasilitas pendukung pelayanan, termasuk teknologi informasi.
7. Kompetensi Pelaksana
   Kualifikasi dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Pengawasan Internal
   Mekanisme pengendalian untuk menjamin kualitas pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
   Sistem untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
10. Jaminan Pelayanan
    Komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Maklumat Pelayanan

Sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan menetapkan maklumat pelayanan yang berisi pernyataan kesanggupan untuk:

• Memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
• Menyediakan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional
• Tidak melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun
• Menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat

Pengaduan dan Evaluasi Pelayanan

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui:

• Layanan pengaduan langsung di kantor
• Media sosial resmi
• Website resmi
• Kotak saran

Evaluasi pelayanan dilakukan secara berkala melalui survei kepuasan masyarakat dan monitoring internal guna memastikan pelayanan tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Penutup

Standar pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan penerapan standar pelayanan yang konsisten, diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan mampu memberikan dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif dan berkelanjutan.

Lebih lengkap silahkan lihat pada lampiran :
SK Standar Pelayanan 2026 Download
Instagram : @dinsoskabpekalongan